Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

No ratings yet.
Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia – Pemberontakan PRRI dan Permesta timbul sebagai ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Bagaimanakah pemerintah menyikapinya? Berikut penjelasannya.

Setelah mempelajari bahasan ini, kalian akan mengetahui upaya pemberontakan PRRI dan Permesta di beberapa wilayah Indonesia.

Pergerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) adalah gerakan yang timbul sebagai akibat ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap pelaksanaan pembangunan yang tidak merata. Pergerakan tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa panglima militer di daerah. Kedua gerakan berlangsung bersamaan dengan motif dan tuntutan yang nyaris sama di beberapa wilayah Indonesia.

Untuk melancarkan aksi pemberontakannya, para pejuang PRRI/Permesta membentuk dewan-dewan militer di daerah, yaitu:

  • Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein (Komandan Resimen Infanteri 4), dibentuk pada 20 Desember 1956
  • Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I (TTI), dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956.
  • Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Dahlan Djambek.
  • Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Letkol. Ventje Sumual.

Sementara di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Makassar, mulai terjadi pergolakan yang dimulai pada 2 Maret 1957. Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ditandatangani oleh 51 tokoh daerah. Pergerakan yang dilakukan oleh Permesta meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Gejolak berusaha diredam oleh pemerintah pusat dengan mengadakan Musyawarah Nasional pada 14 September 1957. Musyawarah tersebut mengundang tokoh-tokoh nasional dan di daerah untuk membicarakan masalah pemerintahan, ekonomi, keuangan, kepartaian dan dwi tunggal Soekarno-Hatta.

Musyawah Nasional ternyata tidak mampu meredam gejolak di masyarakat daerah. Terbukti dengan terjadinya peristiwa pemboman terhadap rombongan Presiden Soekarno yang sedang berkunjung ke Perguruan Cikini pada 30 November 1957. Serangan ini disebut dengan ‘Peristiwa Cikini’ dan diyakini merupakan rancangan dari para pejuang separatis PRRI/Permesta. Berlanjut dari peristiwa ini, pada 9 Januari 1958 diselenggarakan pertemuan di Sumatera Barat yang dihadiri oleh sejumlah tokoh sipil dan militer daerah.

Dari pertemuan lahirlah ultimatum kepada pemerintah pusat pada 10 Januari 1958 yang berisi:

  1. Dalam waktu 5 x 24 jam, Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden.
  2. Presiden menugaskan kepada Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet atau kabinet dengan komposisi para profesional di luar pengurus partai untuk menjamin netralitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.
  3. Meminta Presiden kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

Ultimatum dimaksud ditolak tegas oleh pemerintah pusat, yang bahkan langsung mengeluarkan keputusan untuk memecat para perwira TNI yang duduk dalam gerakan separatis atau dewan militer di sejumlah daerah. Penolakan atas ultimatum lantas ditanggapi dengan proklamasi berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Kolonel Achmad Husein pada 15 Februari 1958. PRRI menunjuk Syarifudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Langkah ini mendapatkan dukungan dari Indonesia bagian Timur yang lantas mengeluarkan pernyataan putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI.

Untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah bersama dengan KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer. Operasi gabungan TNI terhadap PRRI ini diberi nama ‘Operasi 17 Agustus’ yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Pada tanggal 14 Maret 1958, Pekanbaru berhasil dikuasai. Operasi militer kemudian berlanjut ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958, Bukittinggi berhasil direbut kembali. Selanjutnya, pasukan TNI membersihkan daerah-daerah bekas kekuasaan PRRI yang mengakibatkan banyak simpatisan PRRI melarikan diri ke tempat terpencil demi menyelamatkan diri.

Adapun untuk mengatasi pemberontakan Permesta di bagian timur Indonesia, KSAD membekukan Batalion di Indonesia Timur dan menyerahkan komando kepada Komando Antar Daerah Indonesia Timur. Dengan ‘Operasi Merdeka’ yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat pada bulan April 1958, gerakan Permesta berhasil diredam secara bertahap, hingga akhirnya, pada 29 Mei 1961, Kolonel Achmad Husein sebagai pimpinan pergerakan menyerahkan dirinya dan diikuti dengan penyerahan diri tokoh-tokoh Permesta lainnya pada pertengahan tahun 1961.

Rangkuman

  1. Pergerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) adalah gerakan yang timbul sebagai akibat ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap pelaksanaan pembangunan yang tidak merata.
  2. Pergerakan tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa panglima militer di daerah. Kedua gerakan berlangsung bersamaan dengan motif dan tuntutan yang nyaris sama di beberapa wilayah Indonesia.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *