Mekanisme dan Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian

By | November 24, 2020
Mekanisme dan Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian

Mekanisme dan Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian

Mekanisme dan Pengaruh APBD Terhadap Perekonomian – Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolahan Keuangan Daerah :

1. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) * yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum, APBD didasarkan pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat, laporan kinerja historis, pokok-pokok pikiran DPRD, Kebijakan Keuangan Daerah. Dalam tahap ini biasanya menggunakan sejumlah asumsi dasar yang dapat digunakan dalam penyusunan APBD. Dokumen yang dihasilkan adalah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

2. *Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya diserahkan kepada panitia anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan arah kebijakan umum APBD yang sebelumnya telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD. Penyusunan Strategi dan prioritas APBD biasanya digunakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian arah kebijakan umum APBD. Tahap ini dilakukan pada bulan Juli–Agustus.

3. Persiapan Penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif. Dalam tahap ini, Tim Anggaran Eksekutif menggunakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, arah kebijakan umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Unit Kerja.
4. Penyusunan Pernyataan Anggaran yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan pada pada bulan September0Oktober, yang meliputi :
a. Pernyataan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran Unit Kerja.
b. Perencanaan Program Unit Kerja.
c. Perencanaan Kegiatan Unit Kerja,

d. Perencanaan Anggaran Unit Kerja.

Bagian akhir dari pernyataan anggaran adalah perencanaan anggaran unit kerja yang juga dilaksankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam proses ini menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran tersebut disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran disusun. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD kemudian dinilai oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah.

5. Penilaian atas Usulan Anggaran unit Kerja, mencakup penilaian terhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam tahap ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengacu pada Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD, serta Anggaran Unit Kerja yang telah disusun sebelumnya.

6. Penyusunan Rancangan APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam penyusunan rancangan APBD, yang dijadikan acuan adalah arah dan kebijakan umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD, anggaran Unit Kerja.

7. Pengajuan RAPBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, dilaksanakan pada minggu pertama Oktober.

8. Pembahasan Rancangan APBD yang dilakukan oleh Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, RAPBD disahkan untuk menjadi APBD pada Bulan Oktober– Desember. Pembahasan RAPBD dilakukan dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.

9. *Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) * oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam tahap ini, DPRD menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Peraturan Daerah tentang APBD diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan kepada Gubernur bagi Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tampak jelas wujud dari pengelolaan keuangan dari sebuah daerah. Sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah, maka APBD harus memenuhi fungsi-fungsi yang dapat mencerminkan tugas pokok serta fungsi pemerintah daerah dalam perekonomian, di antaranya :

1. Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan berkaitan dengan APBD menjadi pedoman perencanaan kebijakan publik bagi daerah.
3. Fungsi pengawasan berkaitan dengan apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Fungsi alokasi berkaitan dengan pengalokasian sumber pendapatan daerah untuk digunakan pada program investasi produktif dalam bentuk pendanaan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan laut dan udara, taman umum, dan lain sebagainya.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran dalam APBD digunakan untuk menjaga stabilitas arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya guncangan perekonomian di daerah.
Jika APBD telah disusun sebagai manifestasi atas fungsi pemerintah daerah, maka APBD diharapkan akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Hal ini karena melalui fungsi- fungsi tersebut, intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat dilakukan. Terutama untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme pasar(market failure).

Sama halnya dengan APBN, secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam APBD bertujuan untuk peningkatan permintaan agregat. Dalam perekonomian, permintaan agregat merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect.

Peningkatan permintaan agregat dalam sebuah daerah, berarti terjadi perubahan atau peningkatan produksi yang merupakan komponen utama penawaran agregat di pasar. Kenaikan penawaran agregat akan berhubungan langsung dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah. Adapun PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi pada suatu daerah.

Konsekuensi penting dari pertumbuhan sektor riil dalam perekonomian adalah terbukanya kesempatan kerja baru yang memberi kemampuan untuk menkonsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Selain itu, sisa dana yang tidak dikonsumsi menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi baru di masyarakat.

Sementara itu, proses berantai (multiplier effect) dari pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui APBD dalam perekonomian akan meningkatan output produksi dalam masyarakat. Peningkatan output produksi dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kapasitas produksi daerah. Sedangkan peningkatan output per pekerja dapat digunakan untuk mengetahui tingkat daya saing sebuah daerah dalam perekonomian. Selain itu, masih ada pertumbuhan output per kapita atau sering disebut pendapatan per kapita yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah melalui APBD akan memberikan pengaruh nyata dalam perekomian. Secara tidak langsung, melalui kebijakan dalam APBD ini, pemerintah daerah dapat mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *