Identifikasi Teks Editorial atau Opini

By | June 2, 2020

Identifikasi Teks Editorial atau Opini – Teks editorial adalah artikel pokok pada surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan umum pada saat surat kabar tersebut diterbitkan. Pada teks editorial biasanya diungkapkan masalah yang aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan yang diungkapkan, harapan redaksi akan peran pembaca.

Identifikasi Teks Editorial atau Opini

Identifikasi Teks Editorial atau Opini

Teks editorial termasuk dalam katagori karya ilmiah popular yang bersifat eksklusif dalam penerbitan.

Keistimewaan teks editorial dapat dilihat dalam beberapa hal.

1. Bahasa editorial tertata dengan baik, hal tersebut ditandai dengan penggunaan ejaan, kosa kata, kata bentukan, dan struktur kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (tata bahasa baku bahasa Indonesia)
2. Materi pembahasan editorial diutamakan pada permasalahan yang sedang menjadi pembicaraan umum.
3. Terdapat pikiran subjektif atau opini yang menarik dari penulis.
4. Biasanya berskala nasional. Jika ada masalah internasional yang diangkat, hal itu karena masalah tersebut mempengaruhi keadaan dalam negeri.

Berdasarkan strukturnya, kita dapat mengidentifikasi teks editorial ke dalam 3 bagian. Tiga struktur khas editorial, yaitu pernyataan tesis (bagian 1), argumen (bagian 2), dan reiterasi/pernyataan ulang (bagian 3).

Perhatikan!

Contoh penggalan tajuk rencana
KPK akan membuka cabang kantornya di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sumatera KPK akan melayani masyarakat melalui kantor cabangnya di Padang dan Palembang.

Pembukaan kantor cabang KPK di daerah akan memudahkan memonitor pergerakan kasus korupsi. Kosus korupsi yang di deteksi selama ini hanyalah kasus korupsi berskala besar.Akan tetapi, dengan diberikannya otonomi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, triliunan rupiah akan berputar di daerah. Beberapa kasus penyelewengan uang negara meningkat frekuensi dan besarnya di daerah.

Hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah merespon hal tsb. Pembukaan perpanjangan tangan KPK seharusnya bukan menjadi hal yang menakutkan bagi daerah untuk menyelenggarakan birokrasinya. Ini bukanlah era yang penuh ketakutan, tetapi era di mana hukum memang harus ditegakkan. KPK bukan dibentuk untuk menciptakan teror kepada mereka yang tidak melakukan kesalahan.

Setiap pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah pembaruan dengan mengubah birokrasi yang ada. KPK telah menengarai bahwa salah satu persoalan besar korusi adalah karena birokrasi kita masih memiliki mental dan sistem yang korup. Buktinya dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi di daerah seperti korupsi alat pemadam kebakaran, alih fungsi hutan menjadi kawasan perkotaan dan pelabuhan di provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa KPK memang berkehendak untuk menjadikan korupsi sebagai ranah dan wilayah tanggung jawab pemerintah juga. Banyaknya pejabat daerah yang tersangkut korupsi merupakan sebuah bukti bahwa perlu ada perombakan besar birokrasi di daerah. Setidaknya dengan semakin dekatnya KPK di beberapa kota strategis maka efektivitas penanganan korupsi akan dapat meningkat dengan sendirinya.

Mari kita identifikasi

1.Tesis
KPK akan membuka cabang kantornya di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sumatera KPK akan melayani masyarakat melalui kantor cabangnya di Padang dan Palembang.

Pembukaan kantor cabang KPK di daerah akan memudahkan memonitor pergerakan kasus korupsi.

2. Argumentasi
– Kosus korupsi yang di deteksi selama ini hanyalah kasus korupsi berskala besar.Akan tetapi, dengan diberikannya otonomi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, triliunan rupiah akan berputar di daerah. Beberapa kasus penyelewengan uang negara meningkat frekuensi dan besarnya di daerah.
– Hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah merespon hal tsb. Pembukaan perpanjangan tangan KPK seharusnya bukan menjadi hal yang menakutkan bagi daerah untuk menyelenggarakan birokrasinya
– Setiap pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah pembaruan dengan mengubah birokrasi yang ada. KPK telah menengarai bahwa salah satu persoalan besar korusi adalah karena birokrasi kita masih memiliki mental dan sistem yang korup. Buktinya dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi di daerah seperti korupsi alat pemadam kebakaran, alih fungsi hutan menjadi kawasan perkotaan dan pelabuhan di provinsi.

3. Reiterasi/Pernyataan Ulang
Setidaknya dengan semakin dekatnya KPK di beberapa kota strategis maka efektivitas penanganan korupsi akan dapat meningkat dengan sendirinya

Poin Penting

Tajuk rencana adalah pandangan redaksi terhadap permasalahan yang sedang menjadi perbincangan umum pada surat kabar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *